Kebijakan Fiskal (Departemen Keuangan)

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter satu sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing – masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh dua variabel utama, yaitu pajak (tax) dan pengeluaran pemerintah (goverment expenditure). Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter, yaitu GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian empat sektor, dimana sektor – sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional/luar negeri. Ke-empat sektor ini memiliki hubungan interaksi masing – masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.
Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana ketidakpastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang terendah. Tingkat bunga yang sedemikian rendahnya itu justru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter menjadi terbatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya pada kebijakan fiscal. Menurut Mohamad Ikhsan, (http://majalah.tempointeraktif.com) negara-negara yang tergabung dalam G-20 dalam komunike bersamanya baru ini-ini sepakat mendorong lebih cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2 persen dari produk domestik bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara teoretis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam pelaksanaannya sering kali terdapat hambatan. Hambatan ini dirasakan terutama di negara berkembang.
...
1.2 Rumusan masalah
Dari latar belakang di atas dapat di buat beberapa rumusan masalah yaitu antar lain:
1. Definisi kebijakan fiskal (fiskal policy)
2. Hubungan antara kebijakan fiskal dan moneter
1.3 Tujuan Pembahasan
1. Agar lebih memahami definisi dari kebijakan fiskal
2. Serta mempermudah pembaca memahami hubungan kebijakan fiskal

TEORI
Kebijakan fiskal berarti penggunaan pajak, pinjaman masyarakat, pengeluaran masyarakat oleh pemerintah untuk tujuan stabilisasi dan pembangunan ekonomi. Bagi Negara maju, kebijkaan fiskal bertujuan untuk stabilisasi laju pertumbuhan. Sedangkan bagi Negara terbelakang, kebijkan fiskal bertujuan untuk pembentukan modal.
Namun secara umum, tujuan kebijakan fiskal adalah :
• Meningkatkan Laju Investasi
Hal ini dapat dicapai dengan mengendalikan konsumsi baik actual maupun potensial dan meningkatkan rasio tabungan marginal ( inkrimental).
Dr. R.N. Tripathy menjelaskan bebrapa metode peningkatan rasio tabungan inkrimental yaitu :
Kontrol fisik langsung
kontrol fisik langsung adalah metode yang paling efektif dalam membatasi konsumsi dan investasi tidak produktif
langkah- langkahnya meliputi ;
- pajak pendapatan progresif
- pembatasan impor barang mewah
- bea masuk tinggi pada barang impor mewah
- larangan membuat barang mewah dan setengah mewah di dalam negeri atau pembatasan pengenaannya melalui pajak yang berat.
Sementara untuk membatasi penggunaan tabungan ke sektor yang tidak produktif maka perlu pengenaan pajak progressif yang tinggi pada pendapatan yang tidak dibayarkan, keuntungan dari modal, pengeluaran dan perumahan mewah.
• Mendorong Investasi Optimal Secara sosial
Untuk mendorong investasi optimal secara sosial ini berhubungan dengan tanggung jawab Negara dan pola optimum investasi untuk menciptakan investasi pada overhead ekonomi dan sosial. Seperti investasi bidang transportasi, perhubungan, pengembangan tenaga dan sungai, serta konservasi lahan, untuk overhead ekonomi. Serta investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan fasilitas pelatihan, untuk overhead sosial. Namun investasi dalam bentuk ini memerlukan investasi yang besar.
• Meningkatkan Kesempatan Kerja
Kebijakan fiskal harus ditujukan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran atau setengah pengangguran. Caranya adalah dengan mengarahkan pengeluaran pemerintah kearah overhead sosial dan ekonomi. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong perusahaan swasta tumbuh dengan tax holiday, konsesi, pinjaman murah, subsidi dan sebagainya. Di pedesaan pemerintah bias menyediakan pelatihan, keuangan dan mesin- mesin untuk menunjang industri rumah tangga.
• Meningkatkan Stabilisasi Ekonomi ditengah Ketidakstabilan Internasional
Kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi menghadapi kekuatan internal dan eksternal. Dalam rangka mengurangi krisis internasional fluktuasi siklis pada masa boom, harus diterapkan pajak ekspor dan impor. Pajak ekspor dapat menyedot pendapatan dari kenaikan harga di pasar dunia. Dan bea impor yang tinggi pada barang konsumsi dan barang mewah dapat menghambat penggunaan daya beli tambahan. Akan tetapi kebijakan ini akan berhasil bila pembatasan impor barang mewah dan bea ekspor dan impor yang tinggi tersebut dipergunakan untuk tabungan domestik dan pembentukan modal.
• Menanggulangi Inflasi
Ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran sumber riil mengakibatkan kenaikan harga inflasioner. Hal ini dipicu oleh kenaikan daya beli yang tidak diimbangi dengan pemabahan suplai ( suplai tetap). Hal ini juga akan memicu permintaan kenaikan upan yang kemudian menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga memicu kenaikan harga lebih jauh.
Pajak langsung progressif yang dilengkapi dengan pajak komoditi merupakan salah satu tindakan fiskal yang paling efektif untuk menanggulangi tekan inflasioner dalam perekonomian. Pajak seperti ini umumnya mampu menyedot sebagian besar tambahan pendapatan yang tercipta dalam proses inflasi.
• Meningkatkan dan Redistribusi pendapatan
Ketimpangan kesejahteraan dan pendapatan yang ekstrim menyebabkan perpecahan sosial yang menjurus pada ketidakstabilan politik dan ekonomi, yang berakibat pada terganggunya pembangunan ekonomi. Dan kebijkan fiskal berperan dalam redistribusi pendapatan. Investasi pemerintah dalam overhead sosial dan ekonomi merupakan upaya efektif untuk menaikan volume output, lapangan kerja, serta pendapatan nyata suatu Negara terutama Negara terbelakang. Keadaan ini akan menyebabkan standar kehidupan meningkat dan disparitas dalam pendapatan menurun.
Redistribusi pendapatan dapat dilakukan dengan menerapkan struktur perpajakan yang bercakupan luas dan sangat progressif. Struktur pajaknya meliputi pajak atas pendapatan, kekayaan, pegeluaran, perumahan, dan barang mewah.

Tetapi kebijakan pajak tersebut harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kegairahan sektor usaha karena keuntungan mereka menjadi lebih kecil.
PEMBAHASAN

2.1 Definisi Kebijakan Fiskal (Fiscal Policy)

Kebijakan Fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mendapatkan dana-dana dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah untuk membelanjakan dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Atau dengan kata lain, Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.
Pada sektor rumah tangga(RTK), dimana rumah tangga melakukan pembelian barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan untuk konsumsi daan mendapatkan pendapatan berupa gaji, upah, sewa, dividen, bunga, dll dari perusahaan. kegiatan ekonomi dengan Pemerintah adalah rumah tangga menyetorkan sejumah uang sebagai pajak dan menerima penerimaan berupa gaji, bunga, penghasilan non balas jasa, dll. Sedangkan dengan Dunia Internasional adalah rumah tangga mengimpor barang dan jasa dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Pada sektor perusahaan, kegiatan ekonomi memiliki hubungan dengan rumah tangga yaitu perusahaan menghasilkan produk-produk barupa barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat dan memberikan penghasilah dan keuntungan kepada rumah tangga barupa gaji, deviden, sewa, upah, bunga. Sedangkan hubungan dengan Pemerintah, perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah dan menjual produk dan jasa kepada pemerintah. Sedangkan hubungan dengan Dunia Internasional, perusahaan melakukan impor atas produk barang maupun jasa dari luar negri.
Pada sektor pemerintah, kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan RumahTangga dimana pemerintah menerima setoran pajak rumah tangga untuk kebutuhan operasional, pembangunan. Dan untuk hubungan dengan Perusahaan, pemerintah mendapatkan penerimaan pajak dari pengusaha dan
Pemerintah membeli produk dari perusahaan berdasarkan dana anggaran belanja yang ada. Pada sektor Dunia Internasional / Luar Negeri, dimana Hubungan dengan RumahTangga adalah dunia internasional menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan rumah tangga. dan untuk Hubungan dengan Perusahaan, dunia internasional mengekspor produknya kepada bisnis-bisnis perusahaan.
Negara Indonesia yang sedang dilanda krisis ekonomi yang berlangsung sejak beberapa tahun yang lalu. Dimana Tingginya tingkat krisis yang dialami negeri kita ini diindikasikan dengan laju inflasi yang cukup tinggi. Sebagai dampak atas inflasi, terjadi penurunan tabungan, berkurangnya investasi, semakin banyak modal yang dilarikan ke luar negeri, serta terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Kondisi seperti ini tak bisa dibiarkan untuk terus berlanjut dan memaksa pemerintah untuk menentukan suatu kebijakan dalam mengatasinya. Kebijakan moneter dengan menerapkan target inflasi yang diambil oleh pemerintah mencerminkan arah ke sistem pasar. Artinya, orientasi pemerintah dalam mengelola perekonomian telah bergeser ke arah makin kecilnya peran pemerintah.
Kondisi ekonomi negara Indonesia pada masa orde baru sudah pernah memanas. Pada saat itu pemerintah melakukan kebijakan moneter berupa contractionary monetary policy dan vice versa. Kebijakan tersebut cukup efektif dalam menjaga stabilisasi ekonomi dan ongkos yang harus dibayar relatif murah. Kebijakan moneter yang ditempuh saat ini berupa open market operation memerlukan ongkos yang mahal. Kondisi ini diperparah dengan adanya kendala yang lebih besar, yaitu pengaruh pasar keuangan internasional.
Pengaruh krisis ekonomi pada kebijakan fiskal, dimana Berdasarkan AD/ART pemerintah negara Indonesia, sebagaimana yang dipublikasikan oleh BI, untuk semester pertama tahun anggaran 2000 terlihat bahwa telah terjadi defisit anggaran yang disebabkan oleh peningkatan pengeluaran untuk subsidi dan pembayaran bunga hutang. Meski sebenarnya terjadi peningkatan penerimaan, namun ternyata besarnya peningkatan penerimaan masih jauh lebih rendah dibanding peningkatan pengeluaran. Dominasi kebijakan moneter dibanding kebijakan fiskal dan deregulasi sektor riil menyebabkan terjadinya kebijakan makro ekonomi yang tidak seimbang.
Dari semua unsure APBN hanya pembelanjaan Negara atau pengeluaran dan Negara dan pajak yang dapat diatur oleh pemerintah dengan kebijakan fiscal. Contoh kebijakan fiscal adalah apabila perekonomian nasional mengalami inflasi,pemerintah dapat mengurangi kelebihan permintaan masyarakat dengan cara memperkecil pembelanjaan dan atau menaikkan pajak agar tercipta kestabilan lagi. Cara demikian disebut dengan pengelolaan anggaran.
Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.
Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran :
1. Anggaran Defisit (Defisit Budget) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keaadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (Surplus Budget) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (overheating) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (Balanced Budget)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.
Tujuan kebijakan fiscal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dilakukan dengan jalan memperbesar dan memperkecil pengeluaran komsumsi pemerintah (G), jumlah transfer pemerntah (Tr), dan jumlah pajak (Tx) yang diterima pemerintah sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatn nasional (Y) dan tingkat kesempatan kerja (N).