KODE ETIK PROFESI PENGUSAHA AGRIBISNIS ~ Belajar Menguasai Komputer

Mengingat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, seluruh wirausahawan Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan pengusaha yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi kewirausahawan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila.

Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat, integritas, dan mutu kewirausahawan Indonesia serta bertumpu pada kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Pengusaha Agribisnis Indonesia (PPAI) menetapkan Kode Etik Kewirausahaan yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pengusaha agribisnis terutama anggota PPAI.

PEMBUKAAN

Etika adalah suatu komitmen untuk melakukan apa yang benar dan menghindari apa yang tidak benar. Etika bisnis merupakan landasan penting dan harus diperhatikan terutama untuk menciptakan dan melindungi reputasi (goodwill) perusahaan, baik berupa lingkungan usaha kegiatan pada agribisnis maupun berkaitan dengan bidang bioteknologi.

Wirausahawan menciptakan sebuah bisnis baru dalam menghadapi resiko dan ketidakpastian untuk tujuan mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan mengidentifikasi peluang signifikan dan sumber daya yang diperlukan. Wirausahawan sebagai orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menyusun cara baru dalam berproduksi, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Persamaannya dari pengertian - pengertian tersebut yaitu wirausahawan memiliki dan mampu berpikir kreatif-imajinatif, melihat peluang dan membuat bisnis baru. Seorang wirausahawan adalah seorang manajer, tetapi melakukan kegiatan tambahan yang tidak dilakukan semua manajer.

Dalam menciptakan etika bisnis, adadelapan prinsip yang perlu diperhatikan antara lain yaitu keadilan sosial; transparansi dan akuntabilitas dari kontrak dan negosiasi; hubungan perdagangan; distribusi; komunikasi terbuka dan informasi aliran informasi; keterampilan pembangunan; etika internal; dan dukungan dari komunitas bisnis organik. Pelaku bisnis dan karyawan yang mematuhi beberapa atau semua delapan prinsip ini atau kode etik lainnya dapat membantu untuk memastikan integritas di seluruh rantai yang memasok produk ke pelanggan.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.

2. Praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

3. Pemusatan kekuatan ekonomi adalah penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih pelaku usaha sehingga dapat menentukan harga barang dan atau jasa.

4. Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

5. Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

6. Perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Pasal 3

Tujuan pembentukan undang-undang ini adalah untuk:

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan

4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA

Pasal 4

Kewajiban pelaku usaha:

1. Setiap wirausahawan wajib bertangungjawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara dalam melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai dengan kode etik profesi pengusaha. Sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya itu, dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang profesional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka dengan ikhlas dan penuh kesadaran wirausahawan menetapkan kode etik profesi pengusaha yang wajib ditaati dan diterapkan.

2. Wirausahawan bersama seluruh masyarakat, wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan yang profesional dan bermartabat. Tugas dan tanggungjawab yang luhur itu hanya dapat dilaksanakan, apabila wirausahawan selalu berpegang teguh kepada kode etik profesi pengusaha, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta menghargai integritas profesi tersebut.

3. Seorang pengusaha harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi yang tertinggi.

4. Seorang pelaku usaha harus bertindak jujur dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan.

5. Seorang pengusaha harus menghormati hak-hak konsumen, hak-hak sejawatnya, dan hak tenaga kerja lainnya, dan harus menjaga kepercayaan konsumen.

6. Seorang pengusaha harus memiliki pemahaman etika bisnis pertanian yang berwawasan lingkungan.

7. Seorang pengusaha harus mampu merancang alokasi sumberdaya alam, manusia, modal dan sosial untuk meningkatkan efisensi operasi sistem agribisnis.

8. Seorang pengusaha harus mampu membangun komunikasi dengan semua pelaku usaha (secara vertikal dan horizontal) pada rantai pasok pemasaran modern untuk produk makanan dan benih.

Hak pelaku usaha:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;

3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hokum sengketa konsumen;

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN KETERLIBATAN

Pasal 5

1. Bertanggungjawab dalam rantai pasokan produk pertanian

2. Bertanggungjawab memastikan kejujuran dan kebenaran untuk semua bagian rantai pasokan.

BAB V

KONTRAK PERUNDINGAN

Pasal 6

1. Membantu untuk memastikan hak-hak semua pebisnis dan karyawan dalam rantai pasokan.

2. Menjaga hubungan yang wajar dan akuntabilitas.

3. Membentuk arus informasi yang memungkinkan komunikasi yang mudah dan cepat untuk